Pohuwato-Kontradiksi.id. Lagi lagi sebuah putusan baik Putusan Pengadilan menjadi bola liar dan makin menegaskan bobroknya sistem peradilan di negeri ini.
Ini tentang Putusan Pengadilan Negeri Marisa dan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Gorontalo terkait Kasus Penyalahgunaan Pupuk Bersubsidi Di Popayato, Kabupaten Pohuwato yang dituding telah melukasi rasa keadilan dan menggerus kepercayaan Publik terhadap Lembaga Peradilan.
Bagaimana tidak, kasus yang menyita perhatian publik karena merugikan banyak petani, yakni kasus Pupuk bersubsidi di Popayato, yang telah menyeret 2 Terdakwa ke dalam persidangan, yakni NT, Oknum Pimpinan UD Jofael, Perusahaan Penyalur Pupuk dan FW, Oknum Pendeta yang juga Karyawan PT LEBUNI, sebuah Perusahaan Perkebunan di Popayato.
Mendalami kronologi kasus ini, Terdakwa NT menuturkan kepada awak media (Selasa, 27/5/2025), bahwa sebenarnya ada keterlibatan Oknum Kapolsek Popayato dan anggotanya pada kasus ini ” awalnya saya diminta oleh Sdr FW, Oknum Pendeta itu untuk menjual Pupuk Bersubsidi itu kepadanya, dan karena saya tahu itu dilarang, maka saya menolaknya” ungkap NT pada saat di wawancarai awak media “tapi sdra FW terus mendesak saya untuk menjual pupuk bersubsidi itu dengan menjamin bahwa bisnis ini sudah diketahui Pak Kapolsek dan pak Kapolsek menjamin ini aman, begitu pesan Whats App Sdr FW kepada saya.” Kata NT
NT menambahkan bahwa sebenarnya berat rasanya menjual pupuk kepada Oknum Pendeta itu, karena berresiko hukum, dan harganyapun standar, hanya ketambahan upah Buruh dan sewa Mobil ” banyak tekanan bathin dalam hati saya ketika tak menjual pupuk bersubsidi ini kepada FW, salah satunya adalah karena dia pendeta, sedangkan saya beragama kristen, dan dalam agama kami, penghormatan kepada Pendeta itu sangat tinggi sehingga saya canggung rasanya menolak permintaan Pendeta FW ini, apalagi si oknum pendeta ini mengirimkan tangkapan layar berisi chatingan antara Pendeta FW dengan Pak Kapolsek pada saat itu yang terkesan menjamin keamanan bisnis itu, bahkan pada saat pengangkutan Pupuk bersubsidi itu ada anggota Polsek Popayato berinisial RD juga ikut mengawal, katanya atas perintah oknum Kapolsek Popayato pada saat itu, yakni Sdr LO. ” Terang NT kepada awak media.
Karena ada tekanan perasaan kepada Pak Pendeta dan Pak Kapolsek, maka akhirnya saya menjual pupuk itu kepada FW, dan menurut keterangan FW di persidangan, pupuk itu selanjutnya dijual oleh FW ke PT LEBUNI, dan yang lebih mengherankan NT, ternyata si oknum Kapolsek dan Oknum Anggota Polsek Popayato yang mengawal pupuk ini tak ikut di Proses sehingga akhirnya Putusan Pengadilan Negeri Marisa memvonis NT dan FW, Oknum Pendeta itu, dengan Vonis 1 Tahun Penjara.
Keanehan masih terjadi, ketika NT menyatakan menerima putusan itu, malah si Oknum Pendeta FW yang justru dinilainya sebagai penyebab terjadinya tindak pidana ini malahan naik banding ” putusannya sudah ada, tanggal 14 April 2025, si Oknum Pendeta malah hukumannya dikurangi 2 Bulan dari Putusan Awal di Pengadilan Negeri Marisa, menjadi 10 bulan Penjara ” Terang NT.
Salah satu aktivis LSM LABRAK, Mohamad Alulu berkomentar tentang putusan ini ” saya merasa putusan ini aneh, karena melihat putusan itu, salah satu alasan hakim mengurangi hukuman karena Terdakwa FW dianggap tak ada bukti telah menjual Pupuk itu kepada PT LEBUNI dan bahwa terdakwa menjual Pupuk itu kepada PT LEBUNI hanya berupa asumsi, saya anggap aneh, karena setahu saya, dipersidangan tingkat satu di Pengadilan Negeri Marisa, terdakwa FW mengakui menjual pupuk itu kepada PT LEBUNI, saya juga jadi bingung, kenapa bisa FW dianggap tak ada bukti menjual Pupuk ini ke PT LEBUNI, ” Konspirasi apalagi ini??” Sebut Mantan Presiden LSM LABRAK ini.
Mohammad Alulu melanjutkan bahwa Putusan Banding Pengadilan Tinggi Gorontalo terkait Kasus Pupuk Bersubsidi ini telah melukai kepercayaan Publik terhadap Lembaga Peradilan dan penegak Hukum ” saya yakin, putusan ini menjadi tak adil diakibatkan oleh karena Oknum Penyidik Polres Pohuwato dan Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini tak bekerja maksimal dan Professional ” tuding Ahmad ” saya menduga kuat Penyidik di kepolisian dan Jaksa terindikasi menutup nutupi keterlibatan Oknum Kapolsek dan Anggotanya, sehingga ada beberapa kronologis kejadian yang tak terungkap, akibatnya Hakim Pengadilan Tinggi tidak mendapatkan fakta menyeluruh tentang kronologis kejadian tindak pidana ini, makanya putusannya jadi tidak adil begitu” sebut Ahmad” dan terindikasi soal aliran dana keuntungan dari Penjualan Pupuk Bersubsidi ke PT LEBUNI, dan keterlibatan PT LEBUNI dalam kasus ini perlu dikembangkan agar kasus ini menjadi terang benderang dan putusan hakim pun menjadi objektif dan adil.
Ketika di tanya tentang tindak lanjut Organisasi LSM LABRAK dalam pendampingan kasus ini, mantan Presiden LSM LABRAK ini mengaku sedang berpikir untuk melakukan aksi unjuk rasa ke Kejaksaan Negeri Marisa dan Polres Pohuwato, karena kedua institusi ini dianggap yang paling bertanggung jawab sehingga Vonis Hakim menjadi rancu dan tak memenuhi rasa keadilan.
